Rabu, 07 April 2010

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN YANG DIKELOLA OLEH PETANI (FARMERS MANAGED EXTENSION ACTIVITIES - FMA)

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Sektor pertanian yang berperan penting dalam pembangunan nasional memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dalam melaksanakan usahanya. Dengan demikian pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam melestarikan lingkungan usahanya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pengembangan kualitas pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, effisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.
Sebagai kegiatan pendidikan, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk membantu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pelaku utama dan keluarganya, serta pelaku usaha. Salah satu metoda pengembangan kapasitas pelaku utama dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu sendiri (Farmers Managed Extension Activites/FMA).

Metode ini menitikberatkan pada pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dalam pengelolaaan kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam metode FMA ini pelaku utama dan pelaku usaha mengidentifkasi permasalahan dan potensi yang ada pada diri, usaha dan wilayahnya, merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka secara partisipatif dalam rangka meningkatkan produktivitas usahanya guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) merupakan program yang memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani atau Farmers Managed Extension Activities (FMA). Melalui kegiatan ini petani difasilitasi untuk merencanakan dan mengelola sendiri kebutuhan belajarnya, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama.

P3TIP akan dilaksanakan di 18 Provinsi, 71 kabupaten dan 3230 desa melalui penyediaan dana hibah untuk kegiatan pembelajaran pelaku utama yang akan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Kegiatan pembelajaran yang akan difasilitasi P3TIP dimulai di tingkat desa. Proses pembelajaran di tingkat desa dimulai dari kajian desa secara partisipatif sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan usaha dan kegiatan belajar yang dilaksanakan dengan difasilitasi oleh penyuluh swadaya yang dipilih dari dan oleh pelaku utama dan pelaku usaha setempat secara demokratis. Keberhasilan pelaksanaan FMA di tingkat desa akan diperluas ke tingkat kabupaten dan provinsi.

2. Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan FMA adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dari, oleh dan untuk pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga pelaku utama secara berkelanjutan.

Tujuan khusus pelaksanaan FMA adalah meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam :
a. mengidentifikasi potensi yang dimilikinya, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usahanya dan alternatif-alternatif pemecahannya.
b. memilih usaha yang paling menguntungkan serta mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
c. membangun keswadayaan, keswadanaan dan kepemimpinan pelaku utama dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan memperhatikan kesetaraan gender.
d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan penyuluh swadaya dan organisasi petani (kelompoktani/gapoktan/asosiasi dll) untuk menjamin keberlanjutan penyuluhan dari, oleh, dan untuk pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan sistem agribisnis.
e. Menciptakan lingkungan yang mendorong lahirnya fasilitas pembelajaran bagi pelaku utama dan organisasi petani (kelompoktani/gapoktan/asosiasi dll) di tingkat desa, kabupaten dan provinsi dimana para pelaku utama dan pelaku usaha, laki-laki dan perempuan, dapat saling berbagi pengalaman dan juga untuk mengembangkan kemitraan diantara mereka serta dengan pihak lainnya.
f. mengembangkan jejaring kerja dengan sumber-sumber informasi teknologi, pemasaran, permodalan dalam rangka pengembangan usahanya;
g. mengembangkan kemitraan usaha dengan pihak lain; h. memperluas dan mengembangkan usaha kelompoktani/gapoktan/ asosiasi sehingga mencapai skala usaha yang efisien dalam rangka meningkatkan posisi tawar pelaku utama dan pelaku usaha.

3. Peserta

Peserta FMA adalah pelaku utama dan pelaku usaha, baik yang telah bergabung maupun yang belum bergabung dalam kelompoktani / gapoktan desa / asosiasi di tingkat kabupaten/provinsi (laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan) yang memiliki usahatani dan bermaksud untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha agribisnis yang lebih produktif, dinamis dan berdaya saing tinggi. Disamping itu, yang bersangkutan memiliki keinginan belajar yang tinggi dan bersedia untuk menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan yang diperolehnya kepada anggota poktan/gapoktan/asosiasi dan masyarakat di sekitarnya dalam rangka pengembangan usaha agribisnis di wilayahnya.

II. CIRI-CIRI DAN PRINSIP DASAR FMA

1. Ciri-Ciri Proses Pembelajaran
a. Kegiatan diajukan berdasarkan pada kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan), dan disepakati dalam rembugtani di tingkat desa/ forum organisasi petani di kabupaten/provinsi;
b. Proses pembelajaran difasilitasi oleh penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan pelaku utama dan pelaku usaha;
c. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan atau penemuan yang diperoleh sambil bekerja (learning by doing dan discovery learning);
d. Materi, metoda dan waktu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan) dan peran yang dimainkan oleh masing-masing dalam kegiatan usahanya;
e. Proses belajar menggunakan teknik partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, khususnya mereka yang termasuk kelompok terpinggirkan (disadvantaged group), yaitu keluarga miskin dan kaum perempuan.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pelaksanaan FMA
a. Partisipatif : kegiatan penyuluhan pertanian harus melibatkan pelaku utama dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, termasuk kelompok terpinggirkan (disadvantaged groups) yaitu keluarga miskin dan perempuan. Partisipasi akan berkembang dalam berbagai cara sesuai keadaan spesifik lokasi, dan pelibatan sejak proses perencanaan akan menumbuhkan perasaan memiliki dan jaminan keberlanjutan program.
b. Demokratis : setiap keputusan dibuat melalui musyawarah atau kesepakatan sebagian besar pelaku utama dan pelaku usaha untuk menjamin dukungan yang berkelanjutan dan rasa memiliki dari masyarakat. Seluruh kegiatan FMA, dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dilaksanakan dengan prinsip “dari petani ke petani dan untuk petani”.
c. Desentralisasi : kegiatan penyuluhan pertanian direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan, untuk memperbaiki dan mengembangkan usaha taninya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil dari kegiatan penyuluhan.
d. Keterbukaan : manajemen dan administrasi penggunaan dana FMA harus diketahui dan diumumkan ke masyarakat baik di tingkat desa, kabupaten dan provinsi.
e. Akuntabilitas : pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana untuk penyuluhan pertanian harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada seluruh anggota organisasi petani yang terlibat.
f. Sensitif Gender : kegiatan penyuluhan pertanian ditetapkan dalam rembugtani yang dihadiri oleh pelaku utama dan pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan termasuk mereka berasal dari kelompok yang terpinggirkan. Kegiatan penyuluhan pertanian ini memberi manfaat kepada pelaku utama dan pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan secara proporsional dan tepat sasaran.
g. Kemandirian : pelaku utama dan pelaku usaha, keluarga dan masyarakat tani, serta seluruh anggota organisasi petani (laki-laki dan perempuan) memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan usahatani yang menguntungkan dan berkelanjutan tanpa harus bergantung kepada pemerintah.

III. RUANG LINGKUP DAN MATERI

Adapun ruang lingkup kegiatan FMA :
a. Kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengelola kegiatan penyuluhan yang dan berkelanjutan.
b. Substansi/materi belajar FMA desa meliputi materi teknis budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hasil, dan pemasaran komoditas pertanian, peternakan dan perikanan yang membawa inovasi strategis dan spesifik lokasi untuk meningkatkan pendapatan pelaku utama dan pelaku usaha, disamping materi yang bersifat meningkatkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan.
c. Substansi/materi belajar FMA Kabupaten dan Provinsi bersifat lebih spesifik guna memenuhi spesifikasi produk berbasis pada permintaan pasar, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi, termasuk manajemen berbasis mutu.

Metode pelaksanaan FMA disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain : pelatihan, penyediaan tenaga teknis/narasumber, studi banding, temu teknologi, demplot, demfarm (termasuk demonstrasi cara dan hasil, serta hari lapang petani), magang, sekolah lapangan petani, pengembangan media petani dan penyebarluasannya, temu usaha, lokakarya lapangan, temu karya, temu lapang, pengembangan jejaring kemitraan usaha dan informasi, dokumentasi kegiatan petani, monitoring dan evaluasi partisipatif.

IV. ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA

Dana FMA desa, kabupaten dan provinsi hanya digunakan untuk membiayai :
a. kegiatan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh poktan/gapoktan desa atau asosiasi pelaku usaha di tingkat kabupaten/provinsi yang bersifat strategis sesuai dengan ruang lingkup dan materi FMA;
b. konstruksi/perbaikan sarana belajar dan atau pengadaan peralatan yang diperlukan untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang diusulkan dalam proposal FMA. Besarnya dana yang diperlukan untuk pengadaan kontruksi atau peralatan tersebut tidak boleh melebihi 25% dari total dana yang diajukan dalam proposal. Apabila dana yang diperlukan lebih dari 25%, maka kekurangannya harus disediakan oleh poktan/gapoktan atau asosiasi yang bersangkutan. Kontribusi dana tersebut harus dicantumkan dalam proposal FMA;
c. Paling sedikit 20% dari total dana FMA diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat bagi pelaku utama perempuan.
Kegiatan yang tidak boleh dibiayai FMA desa, kabupaten dan provinsi adalah sebagai berikut : a. Pembelian pestisida yang penggunaannya dilarang pemerintah, FAO, dan WHO (Badan Kesehatan Dunia). b. Gaji/upah/honorarium bulanan/mingguan/harian bagi penyuluh/petugas berstatus PNS. c. Pembelian sarana produksi untuk usaha. d. Modal usaha. e. Kegiatan yang terkait dengan FMA dan tidak dibiayai dari dana FMA, antara lain: pelaksanaan PRA; penyusunan rencana kegiatan kelompok (RDK/RDKK); penyusunan programa penyuluhan desa, kabupaten dan provinsi; serta penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan, kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dibiayai dari sumber lain, yaitu dari swadaya masyarakat, APBN dan APBD.

V. INDIKATOR PELAKSANAAN DAN KEBERHASILAN FMA

a. Kegiatan
Kepuasan anggota organisasi petani atas metode dan proses pembelajaran perencanaan penyuluhan partisipatif. Kepuasan anggota organisasi petani atas metode dan proses belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan agribisnis, dan Kepuasan petani atas pelayanan kelembagaan penyuluhan kabupaten/ provinsi.
b. Hasil
Proposal yang diajukan oleh organisasi petani sesuai dengan programa penyuluhan kabupaten / provinsi yang mengakomodasikan kepentingan organisasi petani yang ada di wilayahnya termasuk proposal khusus untuk perempuan dan keluarga miskin. Jumlah organisasi petani/asosiasi/korporasi baru yang berfungsi dengan baik, Jumlah organisasi petani/asosiasi/korporasi yang mampu mengembangkan jaringan agribisnis yang lebih luas, Persentase wanita dan pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi petani di setiap kabupaten / provinsi, Jumlah dan jenis pembelajaran partisipatif petani yang dilaksanakan organisasi di tingkat kabupaten / provinsi.
c. Dampak
Penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, ramah lingkungan dan Iebih menguntungkan, Peningkatan produktivitas komoditi unggulan dan diversifikasi usaha (horisontal dan vertikal), Peningkatan jaringan kemitraan antar organisasi petani/asosiasi/korporasi, Peningkatan pendapatan keluarga.

VI. FMA DESA

1. Organisasi dan Pengelolaan FMA
a. Tingkat desa Rembug tani desa : Rembug tani desa adalah forum yang anggotanya terdiri dari pengurus kelompok tani ditambah dengan 2 orang perwakilan dari masing-masing kelompoktani serta wakil dusun (laki-laki dan perempuan termasuk keluarga miskin) yang dipilih secara demokratis oleh anggotanya. Rembug tani bertugas untuk : - Memilih pengurus pengelola FMA. - Menyusun prioritas kegiatan penyuluhan desa yang akan diusulkan untuk didanai P3TIP. - Memverifikasi proposal FMA yang akan diusulkan untuk memperoleh dana dari P3TIP. - Memonitor pelaksanaan penyuluhan di desa. Unit Pengelola FMA :
i. Untuk mengelola FMA di setiap desa, perlu dibentuk unit yang akan mengelola kegiatan penyuluhan desa yang pengurusnya dipilih secara demokratis oleh Rembug tani desa.Unit Pengelola FMA bertanggung jawab untuk : melaksanakan FMA desa, baik teknis maupun administratif, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan FMA desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana FMA desa melalui penyediaan informasi tentang penggunaan dana FMA kepada masyarakat desa (bebas dari korupsi), menjamin tersedianya peluang yang sama untuk keikutsertaan seluruh komponen masyarakat desa dalam pemanfaatan dana FMA (bebas dari nepotisme dan kolusi), menjamin keberlanjutan dan penyebarluasan FMA, membuat pembukuan terhadap penerimaan/pengeluaran dana FMA, membuat laporan teknis kegiatan dan keuangan FMA.
ii. Pengurus Unit Pengelola FMA minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan penyuluh swadaya.
Persyaratan pengurus harus memiliki kriteria sebagai berikut : Jujur, berwawasan luas tentang organisasi kemasyarakatan Berdedikasi untuk mengelola kegiatan FMA, Tidak mempunyai tunggakan dengan pihak lain, Memiliki kemampuan untuk membantu proses pembelajaran petani dalam mengembangkan usahanya.
Adapun tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :
*Ketua : bertanggungjawab pada aspek-aspek FMA baik teknis maupun administrasi
*Sekretaris: bertanggungjawab untuk memonitor dan mencatat pelaksanaan kegiatan penyuluhan di desa
*Bendahara: bertanggungjawab secara administratif atas penerimaan/ pengeluaran dana dan masalah keuangan Iainnya sesuai dengan dana FMA;
Penyuluh swadayadi pilih dari petani yang telah dilatih dalam metodologi fasilitasi, seperti petani pemandu PHT. Jika tidak ada petani yang memenuhi syarat, masyarakat memilih petani yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran petani seperti mereka yang terlatih dalam perencanaan partisipatif dan metodologi fasilitasi. Penyuluh swadaya bertanggungjawab untuk merencanakan dan memandu proses dan kegiatan pembelajaran di desa
b. Tingkat kecamatan Tim Penyuluh Lapangan (TPL)
Tim Penyuluhan Lapangan (TPL) berpusat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dibentuk oleh Camat atau Kepala Lembaga Penyuluhan Kabupaten dan dikoordinir oleh koordinator penyuluh;
Anggota Tim Penyuluhan Lapangan (TPL) terdiri dari para penyuluh pertanian pada setiap kecamatan yang bersangkutan ditambah, bila diperlukan dan tersedia di kecamatan, dengan anggota masyarakat yang memiliki keahlian teknis dan mampu memandu kegiatan penyuluhan yang diperlukan para pelaku utama;
Tim Penyuluh Lapangan (TPL) bertanggungjawab untuk : (i) membantu penyuluh swadaya dan Pengurus Unit Pengelola FMA dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor serta melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian; dan (ii) mengembangkan kemitraan diantara pelaku utama dan pelaku usaha dibidang hasil produksi pertanian, teknologi, proses dan pemasaran di tingkat kecamatan
Tugas anggota Tim Penyuluh Lapangan (TPL) secara terperinci adalah sebagai berikut:
*Membantu Rembug tani desa membentuk Unit Pengelola FMA di tingkat desa;
*Membantu penyuluh swadaya dalam memandu PRA di tingkat desa, mencatat masalah-masalah potensial dan alternatif pemecahan masalah tersebut;
*Membantu penyuluh swadaya dalam pembelajaran penyusunan rencana kegiatan kelompok, dan programa penyuluhan desa berdasarkan hasil PRA;
*Mempersiapkan rencana/programa penyuluhan kecamatan berdasarkan kebutuhan petani yang tercantum dalam programa penyuluhan desa;
*Membantu penyuluh swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metoda penyuluhan partisipatif dan belajar melalui penemuan;
*Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan secara partisipatif dan mempersiapkan laporan bulanan untuk diserahkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten.
*Melaksanakan pertemuan koordinasi FMA di tingkat kecamatan setiap bulan yang dihadiri Pengurus Unit Pengelola FMA;
* Mengadakan pelatihan untuk penyuluh swadaya;
*Menilai kemajuan/kinerja Unit Pengelola FMA dalam pelaksanaan kegiatan FMA yang sudah atau sedang berjalan, terutama yang berkaitan dengan usulan permintaan dana tahap selanjutnya.
c. Tingkat Kabupaten
Komisi Penyuluhan Kabupaten, berkedudukan di tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan keanggotaannya terdiri dari perwakilan Dinas lingkup Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten dan dinas terkait Iainnya (Perdagangan, Pekerjaan Umum, Koperasi, dll), Bappeda, Bappedalda, DPRD, Universitas, Pusat Pelatihan Pertanian, BPTP, Lembaga Keuangan, para pakar penyuluhan baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta yang berhubungan dengan pertanian (minimal 2 orang), serta perwakilan organisasi petani (minimal 2 orang). Perbandingan perwakilan organisasi pemerintah dan non pemerintah harus seimbang (50 : 50), dengan jumlah anggota perempuan minimal 30 % yang dapat menyuarakan kaum perempuan yang berusaha disektor pertanian.
Ruang lingkup tugas dari Komisi Penyuluhan Kabupaten mencakup :
(i). Mengidentifikasi dan mengevaluasi prioritas pembangunan pertanian di kabupaten melalui berbagai konsultasi dan pertemuan. Prioritas tersebut merupakan dasar untuk penetapan penggunaan dana FMA tingkat kabupaten;
(ii). Koordinasi dalam penyusunan rencana penyuluhan kabupaten untuk mendukung pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani beserta keluarganya (laki-laki dan perempuan);
(iii). Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan petani beserta keluarganya (laki-laki dan perempuan) dalam bentuk penyediaan dukungan anggaran atau fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsi lembaganya masing-masing;
(iv). Menelaah dan memberikan persetujuan proposal FMA tingkat desa dan kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi FMA tingkat kabupaten;
(v). Koordinasi dengan Unit Pelaksana P3TIP Kabupaten dan Pusat dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas penyuluhan tingkat kabupaten dan kebijakan penyuluhan tingkat nasional;
(vi). Koordinasi dengan Komisi Penyuluhan Provinsi dalam penyusunan prioritas program penyuluhan dan penelitian di tingkat provinsi, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi;
(vii). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan FMA tingkat desa dan kabupaten serta dampaknya pada pemberdayaan petani dan pembangunan pertanian di desa dan kabupaten lokasi P3TIP.;
Tim Verifikasi Proposal FMA di kabupaten. Tim Verifikasi terdiri dari staf senior yang memiliki kehalian teknis di bidang pertanian/perikanan, dan keuangan yang berasal dari lembaga penyuluhan kabupaten, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan, yang ditugaskan oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten untuk membantu Sekretariat Komisi Penyuluhan Kabupaten dalam penyelenggaraan FMA di desa dan kabupaten. Tim Verifikasi akan melakukan penilaian terhadap proposal FMA yang disampaikan oleh Pengurus Unit Pengelola FMA desa dan organisasi petani tingkat kabupaten. Penilaian mencakup :
Kelayakan dari segi teknis dan keuangan, serta manfaat dari kegiatan yang diusulkan dalam proposal diantaranya:
*Kesesuaian dengan persyaratan untuk memperoleh dana FMA;
*Aspek lingkungan yang tidak membahayakan;
*Manfaat bagi petani perempuan, pemuda tani dan kelompok yang terpinggirkan.
Tim Verifikasi akan menyusun rekomendasi untuk disampaikan ke Komisi Penyuluhan Kabupaten. Unit Pelaksana P3TIP Kabupaten (District Project Implementing Unit – DPIU) Unit Pelaksana P3TIP Kabupaten berkedudukan di Dinas/ Balai/Kantor/ Sub dinas yang menangani penyuluhan pertanian, dan dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas/ Balai/Kantor/ Sub dinas selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Unit Pelaksana P3TIP Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
*Melakukan perencanaan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa;
*Melaksanakan kegiatan pemberdayaan petani dan penyuluh dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
* Melaksanakan penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada petani;
*Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Unit Pengelola P3TIP Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek baik dari segi keuangan maupun fisik, dan menyampaikan laporan kegiatan serta penyelesaian proyek tepat pada waktunya.
Disamping itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab:
(i) mentransfer dana FMA berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan Unit Pengelola dana FMA di desa dan kabupaten; (ii) melakukan audit secara sistematis penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana FMA dan melaporkan hasilnya. Diagram 1. Bagan Organisasi FMA desa
2. Siklus dan tahapan pengelolaan FMA
Keseluruhan langkah-langkah pokok dalam perencanaan dan pelaksanaan FMA dalam satu tahun /musim dapat dibagi dalam empat tahap (lihat Diagram 2) yang terdiri dari Iangkah berikut :
Tahap 1 : Persiapan Mencakup kegiatan : (a) sosialisasi konsepsi FMA; (b) pembentukan Unit Pengelola FMA dan pengurusnya; (c) pemilihan Penyuluh Swadaya; Pelaku utama di desa, Penyuluh Swadaya, Unit Pengelola FMA, Tim Penyuluh Lapangan (TPL), BPP, Bapel Penyuluhan Kab (BPPK), Unit Pelaksana P3TIP, Komisi Penyuluhan Kabupaten, Tim Verifikasi FMA, BUPATI
Tahap 2 : Perencanaan Mencakup kegiatan berikut: (a) Pelaksanaan PRA ; (b) penyusunan rencana kegiatan kelompok (RDK/RDKK) ; (c) penyusunan Programa Penyuluhan Desa ; (d) penetapan prioritas kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dana FMA desa; (e) Penyusunan Proposal FMA; (f) penilaian kelayakan dan rekomendasi persetujuan proposal FMA oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten. ; dan (g) persetujuan dari PPK-P3TIP untuk pemberian dana FMA. Tahap 3 : Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan FMA dilakukan langsung oleh kelompoktani sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal yang telah disepakati bersama. Disamping itu, Pengurus Unit Pengelola FMA diharuskan menyusun laporan kegiatan dan hasilnya serta keuangan termasuk penerimaan, penggunaan dan pembukuan dana untuk dilaporkan kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Tahap 4 : Monitoring dan Evaluasi Mencakup (a) pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan FMA dan hasil kegiatan belajar secara partisipatif; (b) pemantauan terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut peserta setelah selesai mengikuti FMA dan identifikasi masalah yang dihadapi; (c) evaluasi dampak FMA terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan peserta dan masyarakat desa; dan (c) pengusulan rekomendasi untuk siklus kegiatan berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Rembugtani Desa, serta melaporkan hasilnya ke masyarakat desa. Siklus perencanaan dan perencanaan FMA seperti pada Diagram 2 berikut ini.
Diagram 2. Siklus Perencanaan dan Pelaksanaan FMA desa

PELAKSANAAN;
Monitoing, Sosialisasi konsepsi FMA, Pembentukan Unit Pengelola FMA, Pemilihan penyuluh swadaya, Pelaksanaan PRA desa, Penyusunan rencana kegiatan kelompok (RDK/RDKK), Usulan kebutuhan pembelajaran, informasi, teknologi untuk pengembangan agribisnis, Usulan kebutuhan sarana produksi/usaha dan infrastruktur desa, MUSRENBANGDES, Penyusunan Programa Penyuluhan desa, Penyusunan, penilaian dan persetujuan proposal FMA, Pelaksanaan kegiatan penyuluhan desa yang dikelola petani, Penilaian hasil kegiatan penyuluhan desa yang dikelola petani, PERSIAPAN, PENILAIAN, PERENCANAAN, Penyusunan prioritas kegiatan proposal FMA.
Diagram 3. Prosedur pengusulan proposal FMA desa
Ya
Programa Penyuluhan Desa
Menelaah dan menyusun prioritas kegiatan penyuluhan yang tercantum dalam programa desa untuk diusulkan pembiayaannya dari dana FMA
Menyusun proposal dan pembiayaan untuk setiap kegiatan yang akan dibiayai dari dana FMA oleh poktan yang usulannya disetujui
Penilaian proposal oleh Tim Verifikasi FMA di Kabupaten
Persetujuan penyediaan dana FMA oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembuatan Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan antara PPK dan Pengurus Unit Pengelola FMA Desa
Tidak
Penilaian kelayakan proposal FMA oleh Rembugtani desa sebelum disampaikan ke kabupaten

TAHAP I : PERSIAPAN

a. Memperkenalkan konsepsi FMA di tingkat Desa kepada masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Penyuluh Lapangan yang telah dilatih oleh petugas kabupaten.
b. Pemilihan Pengurus Unit Pengelola FMA di desa
Persyaratan pengurus harus memiliki karakter sebagai berikut :
Jujur, berwawasan luas tentang organisasi kemasyarakatan
Berdedikasi untuk mengelola kegiatan FMA
Tidak mempunyai tunggakan dengan pihak lain
Memiliki kemampuan untuk membantu proses pembelajaran petani dalam mengembangkan usahanya
Tata cara pemilihan pengurus :
(1) Kepala Desa mengundang pengurus kelompoktani dan 2 orang perwakilan dari masing-masing kelompok (laki-laki dan perempuan termasuk keluarga miskin) serta wakil dari setiap dusun yang belum memiliki kelompoktani yang terdiri laki-laki dan perempuan untuk hadir dalam pemilihan pengurus.
(2) Kepala Desa beserta Tim Penyuluh Lapangan menjelaskan : (i) tujuan dan pelaksanaan FMA; (ii) perlunya membentuk Unit Pengelola FMA. Kemudian dia memfasilitasi pemilihan pengurus Unit Pengelola FMA yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara untuk mengelola FMA; (iii) perlunya memilih penyuluh swadaya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (minimal 2 orang) untuk memandu kegiatan pembelajaran di desa;
(3) Calon-calon pengurus Unit Pengelola FMA diusulkan oleh rembugtani desa;
(4) Pemilihan pengurus Unit Pengelola FMA dilakukan secara demokratik dan terbuka untuk seluruh warga desa dengan memperhatikan kesetaraan gender;
(5) Proses dan hasil pemilihan pengurus Unit Pengelola FMA dituangkan pada dokumen yang disebut Berita Acara Pemilihan Pengurus sebagai pertanggung jawaban panitia kepada masyarakat.
c. Pemilihan Penyuluh Swadaya.
*Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahataninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh, yaitu bersedia bekerja secara sukarela untuk membimbing petani lainnya yang membutuhkan dalam kegiatan pembelajaran.
*Dipilih dari pelaku utama yang telah memperoleh pelatihan dan pengalaman dalam metode kepemanduan partisipatif (contoh : petani pemandu Pengendalian Hama Terpadu (PHT)). Jika tidak ada petani yang memenuhi persyaratan tersebut, masyarakat mengidentifikasi dan mencalonkan pelaku utama yang memiliki kemampuan memfasilitasi pembelajaran dan perencanaan partisipatif.
*Pemilihan Penyuluh Swadaya dilakukan secara demokratik, dengan jumlah minimal 2 (dua) orang tiap desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Penyuluh Swadaya bertanggungjawab untuk merencanakan dan memandu proses dan kegiatan pembelajaran petani di desa.
d. Pelatihan untuk Penyuluh Swadaya dan Pengurus Unit Pengelola FMA Untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyuluh swadaya dan pengurus Unit Pengelola FMA, Penyuluh Swadaya dan pengurus yang telah dipilih perlu dilatih oleh Tim Fasilitator Kabupaten yang sebelumnya telah dilatih :
*Penyuluh Swadaya perlu dilatih tentang metodologi penyuluhan, yang meliputi metodologi untuk memfasilitasi para petani melaksanakan PRA, perencanaan usaha dan kegiatan petani, pelatihan petani, produksi media petani, studi petani, dIl.
Pengurus Unit Pengelola FMA/Posluhtan perlu dilatih tentang pengelolaan dana dan kegiatan penyuluhan di desa.

TAHAP II : PERENCANAAN

Setelah terbentuknya Unit Pengelola FMA dan terlatihnya Tim Penyuluh Swadaya, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan desa yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berurutan seperti berikut : a. Dengan difasilitasi oleh Tim Penyuluh Lapangan (Penyuluh PNS, Swasta, motivator LSM dan penyuluh swadaya/fasilitator desa/petani pemandu) melaksanakan pembelajaran dan pelaksanaan PRA desa (lihat Pedoman pelaksanaan PRA). Hasil PRA desa memuat data/informasi keadaan, masalah dan potensi tentang :
Sumberdaya alam seperti lahan usaha tani, hutan, sungai, mata air, dll.
Sumberdaya buatan seperti bendungan, jalan, pabrik pengolahan hasil, dsb.
 Kelembagaan sosial seperti struktur sosial masyarakat, lembaga pendidikan, agama, golongan masyarakat berdasarkan pendapatan, dll
Kelembagaan ekonomi seperti pasar, bank, koperasi, transportasi, dsb. Pengetahuan dan teknologi serta jenis usaha yang dimiliki oleh sebagian masyarakat/keluarga
b. Data dari hasil PRA desa, seperti kalender musiman, pasar, transportasi, aktivitas harian, analisis gender, dsb, digunakan sebagai bahan penyusunan RDK/RDKK c. Untuk menyusun RDK/RDKK, masing-masing anggota kelompoktani dikelompokkan menurut jenis/bidang usahanya, kemudian dikelompokan menurut jenis kebutuhan sarana usahatani dan kegiatan belajar (lihat pedoman RDK/RDKK). Berdasarkan pengelompokan kebutuhan yang sama, disusunlah Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang memuat : - Kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoktani, tetapi tidak bisa diperoleh melalui upaya perorangan.
- Kegiatan yang lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan berkelompok dibandingkan dengan perorangan, umpamanya pengendalian hama tikus di sawah. Berdasarkan RDK, masing-masing kelompok mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, informasi dan teknologi (untuk laki-laki dan perempuan) supaya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam RDK. Kebutuhan sarana usahatani (produksi) disusun dalam RDKK yang memuat jenis, jumlah, modal, sumber dana, waktu pengadaan dan lain-lain. d. Pengurus Unit Pengelola FMA, penyuluh swadaya (fasilitator desa/petani pemandu), Tim Penyuluh Lapangan, dan anggota rembugtani desa, membahas dan menyusun prioritas kegiatan dalam RDK yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran/penyuluhan. e. Kegiatan-kegiatan pembelajaran/penyuluhan yang disepakati untuk dilaksanakan disusun dalam Programa Penyuluhan Desa. Kesepakatan-kes├ępakatan dalam menetapkan kegiatan penyuluhan yang direncanakan untuk dilaksanakan agar didasarkan pada:
Jumlah anggota kelompoktani yang memerlukan kegiatan pembelajaran ilmu dan keterampilan tertentu;•
• Dampak langsung yang diberikan pada pengembangan usaha anggota kelompoktani (laki-laki dan perempuan) secara keberlanjutan dan pengelolaan sumberdaya pertanian;
• Manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berhubungan dengan anggota masyarakat lain (laki-laki dan perempuan) dan keterampilan teknik;
Manfaatnya untuk memecahkan masalah khusus di desa terutama masalah yang telah lama belum terpecahkan;•
Potensi kegiatan dalam menghasilkan kemandirian petani.•
f. Rumusan programa penyuluhan desa menjadi bahan untuk diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa. Kegiatan-kegiatan dalam programa penyuluhan desa merupakan kegiatan yang dapat dibiayai melalui: (a) dana dari masyarakat (swadana); (b) dana APBD; (c) dana dari sumber swasta (kemitraan); dan (d) dana pembangunan lainnya yang tersedia untuk masyarakat. g. Penyusunan prioritas kegiatan penyuluhan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari dana FMA desa. Setelah programa penyuluhan desa disepakati, pengurus Unit Pengelola FMA mengundang anggota Rembugtani Desa, penyuluh swadaya, dan anggota Tim Penyuluh Lapangan untuk menghadiri pertemuan menyusun prioritas kegiatan penyuluhan secara partisipatif untuk memperoleh dana FMA. Penentuan prioritas kegiatan penyuluhan yang akan diusulkan untuk didanai FMA desa supaya dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan kualitas dan produktivitas yang diusahakannya, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
Ketersediaan inovasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan desa yang masih berada di bawah rata-rata kabupaten;
Kelayakan inovasi tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan sosial untuk menjamin keberlanjutannya;
Dampak penerapan inovasi tersebut dalam pengembangan usaha agribisnis dan pengelolaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan;
 Manfaatnya bagi peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan) dalam pengembangan usahanya, sesuai dengan peran masing-masing;
Manfaatnya untuk memecahkan masalah di desa atau untuk merespon potensi/peluang pasar yang ada
Setelah menetapkan urutan prioritas, pertemuan menyetujui kegiatan yang akan diusulkan untuk mendapatkan dana FMA yang diajukan secara bertahap dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan mendesak TAHAP

III: PENYUSUNAN PROPOSAL

Setelah menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkanuntuk memperoleh dana FMA, Unit Pengelola FMA menugaskan kelompok tani yang mengusulkan kegiatan menyusun proposal, dengan cara sebagai berikut :
a. Setiap kegiatan yang diusulkan dalam proposal harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Apa nama kegiatan tersebut yang jelas?
Apa maksud/tujuan yang jelas?
Mengapa/alasan kegiatan tersebut diperlukan?
Dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan ?
Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan?
Siapa peserta kegiatan tersebut?
Siapa yang akan memandu kegiatan tersebut?
Siapa yang mengelola dana untuk kegiatan tersebut?
Siapa yang bersedia memberikan dana/sarana diluar dana FMA?
Siapa/instansi mana yang akan diminta bantuan tekniknya?
Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan?
Pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilaksanakan?
Bagaimana caranya dan siapa-siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut?
Apa yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut?
Apakah sudah ada pedoman/petunjuk lapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut?
Bagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut?
Bagaimana mengukur keberhasilan kegiatan tersebut? Apa indikatornya? Siapa yang memonitornya?
 Bila mengusulkan pembelian peralatan dan atau sarana/infrastruktur, harus mendukung untuk efektifitas proses pembelajaran yang diusulkan, serta perlu dijelaskan keberlanjutan penggunaan dan pemeliharaan setelah selesai proses pembelajaran
Berapa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ?
Berapa biaya dari FMA, petani dan sumber lainnya?
b. Dalam menyusun anggaran, anggota harus setuju dengan satuan harga dan sumber dana untuk tiap unsur kegiatan, apakah akan dibiayai oleh dana FMA atau dana lain. Misalnya, makanan kecil selama pertemuan kelompok tani disediakan petani, bahan-bahan belajar disediakan melalui dana FMA.
c. Dalam memilih kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana FMA, agar memperhatikan daftar kegiatan-kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai dengan dana FMA (lihat petunjuk alokasi dan penggunaan dana FMA).
d. Dalam proposal harus dijelaskan hasil yang akan diperoleh dari kegiatan belajar, serta rencana pemanfaatannya. Misalnya : hasil kegiatan pelatihan budidaya cabe, hasil panennya akan dimanfaatkan untuk dijual. Uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membiayai kegiatan belajar/ penyuluhan lainnya yang diperlukan oleh pelaku utama dalam mengembangkan usahanya.
e. Sebelum disampaikan kepada Tim Verifikasi FMA Kabupaten, proposal yang disusun oleh tiap-tiap kelompoktani harus dikaji kelayakannya oleh rembugtani desa serta dihadiri paling sedikit 2 orang anggota Tim Penyuluh Lapangan yang ditunjuk oleh koordinator BPP.
Pengkajian ini meliputi hal-hal berikut ini :
Adanya programa penyuluhan desa sebagai dasar dalam menetapkan kegiatan yang akan diusulkan dalam proposal.
 Kelayakan kegiatan yang diajukan sesuai dengan prioritas kebutuhan berdasarkan hasil PRA, kebutuhan keluarga, kelompok dan masyarakat (laki-laki dan perempuan).
 Adanya masukan/kontribusi dari petani dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya lahan untuk studi petani diusulkan menggunakan lahan milik petani sendiri.
Kemampuan penyuluh swadaya atau kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan.
 Adanya penjelasan untuk setiap jenis pengeluaran yang dibutuhkan untuk kegiatan agar dicapai penggunaan biaya sehemat mungkin. Oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan diupayakan dengan metode yang memerlukan biaya rendah dan mendorong partisipasi pelaku utama (laki-laki dan perempuan).
Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan laki-laki dan perempuan (gender).
Kegiatan-kegiatan yang tidak merusak lingkungan.
Kesesuaian dengan kalender musim
 Keyakinan/kelogisan bahwa setelah kegiatan dilaksanakan, akan memecahkan masalah yang dihadapi/berakibat pada peningkatan pendapatan, kelestarian lingkungan dan atau pengarusutamaan gender.
Rencana pemanfaatan hasil kegiatan belajar
Proposal yang dinilai kurang layak dikembalikan kepada kelompoktani yang bersangkutan melalui pengurus Unit Pengelola FMA untuk diperbaiki proposalnya.

Diagram 3. Mekanisme Pengajuan Proposal FMA dan Penyaluran Dana FMA Desa
f. Setelah proposal diperbaiki disampaikan kembali oleh Pengurus Unit Pengelola FMA kepada Tim Verifikasi FMA Kabupaten. Setelah disetujui, Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi tentang proposal yang layak disetujui kepada Komisi Penyuluhan Kabupaten, yang selanjutnya disampaikan ke P2K – FEATI Kabupaten untuk persetujuan penyediaan anggarannya yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan FMA (BAKPK FMA). Sebelum membuat BAKPK FMA, P2K atau tim yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan usulan biaya yang diajukan dalam proposal.
g. Berdasarkan BAKPK FMA, Ketua Unit Pengelola FMA mewakili kelompoktani dan P2K Kabupaten menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) FMA. Contoh format proposal, Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan FMA (BAKPK FMA) dan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) FMA lihat lampiran.
Mekanisme penyampaian proposal dan penyaluran dana FMA seperti pada Diagram 3.
Komisi Penyuluhan Kabupaten
Tim Verifikasi proposal FMA Kabupaten
Unit Pengelola FMA
Rembugtani Desa
Poktan 1
Poktan 2
Poktan 3
Pelaku utama/ Petani
Tim Penyuluhan Lapangan
Unit Pelaksana P3TIP Kab

KPPN

PROPOSA L FMA

PENYA L URAN DANA FMA
TAHAP IV: PELAKSANAAN
a. Perencanaan dan Penggunaan Dana FMA
 Pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan FMA dilakukan langsung oleh Unit Pengelola FMA. Apabila dana FMA yang dicairkan melalui SP2D telah ditransfer ke rekening Unit Pengelola FMA, perlu dilakukan musyawarah Rembugtani Desa untuk mengkonfirmasikan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan
Pengurus Unit Pengelola FMA mengundang anggota Rembugtani Desa dan Penyuluh Swadaya untuk menginformasikan dan mengkonfirmasikan kegiatan FMA yang telah disetujui oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten dan P2K-P3TIP Kabupaten. Dalam pertemuan tersebut diinformasikan juga tentang jumlah dana yang ditransfer serta rencana pelaksanaan kegiatan FMA. Laporan hasil pertemuan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Desa.
Apabila diperoleh dana dari sumber lain untuk membiayai kegiatan FMA, maka perlu dilakukan musyawarah untuk mengkonfirmasikan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan biaya yang tersedia
b. Pelaksanaan teknis
 Pelaksanaan kegiatan FMA dilakukan oleh kelompoktani yang proposalnya telah disetujui oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten dan P2K-P3TIP Kabupaten dengan jadwal yang telah disepakati oleh anggota kelompoktani
 Penyuluh Swadaya memfasilitasi kegiatan sesuai dengan pedoman pembelajaran/petunjuk lapangan untuk tiap kegiatan, dengan menerapkan pembelajaran partisipatif, menerapkan prinsip dan cara-cara belajar melalui pengalaman dan belajar melalui penemuan dan dinamika kelompok yang sesuai dengan keadaan peserta kegiatan (laki-laki dan perempuan serta keluarga miskin).
 Kegiatan temu lapang, studi petani, Sekolah Lapangan Petani dilakukan oleh petani. Seluruh proses pembelajaran, hasil kegiatan, kendala di lapangan serta partisipasi petani Iainnya yang tidak direncanakan dalam proposal FMA dicatat sebagai bahan laporan.
 Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana dan sarana untuk pelaksanaan pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki desa dan masyarakat.
TAHAP V: MONITORING DAN EVALUASI
a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara partisipatif oleh kelompok tani, dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang disepakati oleh anggota kelompoktani.
b. Monev meliputi : proses perencanaan, pelaksanaan, hasil dan manfaat bagi para petani (laki-laki dan perempuan). Laporan monitoring termasuk data aspek keuangan dan hasil tiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
c. Pengelolaan dan administrasi keuangan yang dikelola oleh kelompoktani harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa secara terbuka (transparan).
d. Laporan hasil evaluasi kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, yang dilakukan dengan cara membandingkan keberhasilan pencapaian sasaran dengan indikator pencapaian tujuan yang diharapkan yang telah ditentukan pada saat penyusunan rencana dan tahapan kegiatan.
e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disajikan secara tertulis, sebaiknya dilengkapi dokumentasi gambar atau foto kegiatan yang menggambarkan tingkatan kegiatan, proses maupun hasil kegiatan yang dicapai. Laporan tersebut supaya diumumkan ke masyarakat secara terbuka melalui papan pengumuman yang tersedia atau pertemuan rutin yang biasa dihadiri oleh masyarakat desa.
f. Penanggung jawab pelaporan hasil kegiatan FMA di tingkat desa adalah Ketua Unit Pengelola FMA.

VI. FMA KABUPATEN DAN PROVINSI Penyediaan dana FMA di tingkat kabupaten / provinsi bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pelaksanaan FMA melalui promosi usaha agribisnis daerah sesuai dengan permintaan pasar, melalui peningkatan kapasitas pelaku utama dalam memenuhi spesifikasi produk sesuai permintaan pasar. Substansi/materi belajar bersifat lebih spesifik untuk meningkatkan mutu hasil, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Penyediaan dana FMA akan diberikan ke kabupaten/provinsi yang telah memiliki organisasi / asosiasi petani berbasis agribisnis di tingkat kabupaten/provinsi yang berakar dari kelompok-kelompok di beberapa desa dalam satu kabupaten atau beberapa kabupaten dalam satu provinsi untuk menciptakan agribisnis dengan skala usaha ekonomi yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu Lembaga Penyuluhan Kabupaten / Provinsi perlu melakukan evaluasi terhadap perkembangan organisasi / asosiasi petani tersebut. Alokasi dana FMA tahap/tahun berikutnya akan dievaluasi sesuai dengan kemampuan dan perkembangan asosiasi petani dalam mengelola dana dan kegiatan FMA di kabupaten dan provinsi yang bersangkutan. Tingkat Kabupaten :
1. Organisasi dan Pengelolaan FMA
Pengelolaan dana FMA di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh organisasi petani tingkat kabupaten, seperti asosiasi petani, forum petani kabupaten yang anggotanya berakar dari kelompoktani tingkat desa serta memiliki aturan dan mekanisme akuntabilitas antara lain mencakup : a. Aturan tata cara pemilihan pengurus; b. Peranan, tugas, masa kerja pengurus; c. Mekanisme adiministrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Kriteria organisasi petani yang dapat mengusulkan proposal FMA : a. Memiliki organisasi petani di tingkat kabupaten yang berakar dari organisasi petani/gapoktan di tingkat desa; b. Berbasis pada agribisnis; c. Telah memiliki perangkat pengurus serta aturan yang mengikat kepada anggotanya; d. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan pengadaan barang; e. Telah berbadan hukum; f. Memiliki rekening bank sendiri. Pengurus organisasi petani di tingkat kabupaten minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih oleh dan dari anggota organisasi petani. Rembugtani Kabupaten terdiri dari wakil – wakil organisasi petani tingkat kabupaten yang terdiri dari pengurus, dan wakil anggota (bila diperlukan) dari masing-masing organisasi petani, sehingga total anggota rembugtani k.l. 20 orang, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang seimbang. Tugas rembug tani adalah melakukan seleksi prioritas kegiatan penyuluhan dari programa penyuluhan yang diusulkan oleh organisasi petani, untuk diajukan didanai FMA kabupaten. Tim Pengembangan Organisasi Petani ( Organization Development / OD Team) terdiri dari 2 atau 3 penyuluh yang ditugaskan oleh Kepala Lembaga Penyuluhan Kabupaten untuk : memfasilitasi pembentukan organisasi petani di tingkat kabupaten, Memfasilitasi organisasi petani di tingkat kabupaten dalam penyusunan proposal yang disampaikan untuk memperoleh dana FMA tingkat kabupaten, Memfasilitasi organisasi petani di tingkat kabupaten dalam mengembangkan kemitraan usaha dengan pihak lain.
Tim Verifikasi FMA Kabupaten bertugas untuk menilai kelayakan proposal FMA yang diajukan oleh organisasi petani tingkat kabupaten berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten , serta menyampaikan rekomendasi hasil penilaian tersebut ke Komisi Penyuluhan Kabupaten untuk memperoleh persetujuan. Komisi Penyuluhan Kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap proposal FMA berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi FMA Kabupaten , untuk selanjutnya disampaikan ke P2K-P3TIP kabupaten untuk memperoleh persetujuan penyediaan dana FMA. Unit Pelaksana P3TIP kabupaten berkewajiban menyalurkan dana FMA kabupaten ke organisasi petani yang proposalnya telah disetujui kelayakannya oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten, serta memonitor penggunaan dana FMA yang telah disalurkan ke organisasi petani dimaksud.
2. Siklus dan tahapan pengelolaan FMA TAHAP I : PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
a. Sosialisasi di kabupaten.
Kegiatan memperkenalkan konsepsi FMA di kabupaten dilaksanakan oleh petugas kabupaten yang telah mengikuti pelatihan tentang konsepsi FMA di pusat.
b. Identifikasi Kebutuhan Kegiatan.
Masing-masing pengurus organisasi petani tingkat kabupaten, mengundang wakil petani dari gapoktan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari seluruh desa dan atau kecamatan di lokasi P3TIP, untuk menghadiri pertemuan dan mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan kerjasama lintas desa/kecamatan untuk diusulkan dalam programa penyuluhan kabupaten.
c. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten dan Prioritas Kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai FMA kabupaten.
Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten mengundang Pengurus organisasi petani tingkat kabupaten, penyuluh pertanian kabupaten, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan lain-lain (laki-laki dan perempuan) untuk menyusun programa penyuluhan dan menetapkan prioritas kegiatan dalam mendukung pengembangan usaha agribisnis yang akan diusulkan sebagai proposal untuk didanai oleh FMA Kabupaten.
d. Penyusunan proposal FMA
(i). Jumlah proposal yang diusulkan didanai FMA kabupaten per tahun bergantung pada kebutuhan organisasi petani dan anggaran yang tersedia.
(ii). Untuk tiap kegiatan yang diusulkan dalam proposal, dibahas dan disusun rincian yang jelas tentang apa, mengapa, dimana, kapan, siapa, bagaimana, dan berapa biayanya. Uraian dalam proposal tersebut harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Apa nama kegiatan tersebut yang jelas?
Apa maksud/ tujuan yang jelas?
Mengapa/alasan kegiatan tersebut diperlukan?
Dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan ?
Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan?
Siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
Siapa pesertanya ?
Siapa yang akan memandu kegiatan tersebut?
Siapa yang mengelola dana untuk kegiatan tersebut?
Siapa yang bersedia memberikan dana/sarana diluar dana FMA?
Siapa/instansi mana yang akan diminta bantuan tekniknya?
Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan?
Pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilaksanakan?
Bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut?
Apa yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut?
Apakah sudah ada pedoman/petunjuk lapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut?
Bagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut?

Bagaimana mengukur keberhasilan kegiatan tersebut? Apa indikatormya? Siapa yang memonitornya ?
Berapa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini?
Berapa biaya dari FMA dan berapa dari petani dan/atau sumber lainnya?
(iii). Dalam menyusun anggaran, anggota harus setuju dengan sumber dana untuk tiap unsur kegiatan, apakah akan dibiayai oleh dana FMA atau dana lain. Misalnya, makanan kecil selama pertemuan kelompok tani disediakan petani, bahan-bahan belajar disediakan melalui dana FMA.
(iv). Untuk pembelian bahan pembelajaran minimum harus ada tiga penawaran. Pelaksanaannya harus terbuka, demokratik, dan memenuhi persyaratan.
(v). Dalam memilih kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana FMA, agar memperhatikan daftar kegiatan-kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai dengan dana FMA (Contoh format proposal FMA lihat lampiran).
e. Menilai Kelayakan
(i). Proposal yang telah disusun di setiap kabupaten harus diverifikasi kelayakannya oleh Tim Verifikasi Kabupaten yang ditunjuk Komisi Penyuluhan Kabupaten.
Penilaian meliputi:
 Kelayakan kegiatan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis yang berskala ekonomi.
 Penggunaan biaya untuk setiap jenis pengeluaran yang diperlukan dilakukan sehemat mungkin dan tidak digunakan sebagai sumber pendapatan seperti uang saku, transport, dan honor pegawai negeri.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong partisipasi petani (laki-laki dan perempuan), sesuai dengan kebutuhannya.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak merusak lingkungan.
 Kegiatan yang dilaksanakan harus menjamin adanya peningkatan kapasitas pelaku utama / anggota organisasi petani dalam pemecahan masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan produktivitas usahanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mempertahankan dan memperbaiki kelestarian lingkungan dan atau peningkatan pengarusutamaan gender.
(ii). Proposal yang dinilai tidak layak dikembalikan kepada pengurus organisasi petani/asosiasi untuk diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi.
(iii). Setelah proposal diverifikasi, Tim Verifikasi Kabupaten menyampaikan rekomendasi ke Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten untuk disetujui dan selanjutnya diajukan ke P2K di kabupaten untuk mendapatkan persetujuan pembiayaannya.
(iv). Setelah proposal disetujui P2K, pengurus organisasi petani/asosiasi/korporasi menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan FMA (BAKPK FMA). Berdasarkan BAKPK FMA, Ketua pengurus organisasi petani/asosiasi/korporasi dan P2K menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) FMA.
Diagram 4. Prosedur pengusulan proposal untuk dana FMA di tingkat kabupaten
Menelaah programa Penyuluhan Kabupaten yang perlu dilaksanakan lintas desa dan atau lintas kecamatan
Prioritas kegiatan penyuluhan yang diusulkan oleh organisasi petani, dan akan diusulkan untuk dibiayai dana FMA
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan biaya untuk proposal setiap kegiatan
Penilaian proposal oleh Tim Verifikasi FMA di kabupaten
Persetujuan pembiayaan oleh P2K-P3TIP di kabupaten
Perjanjian antara P2K dan Pengurus Organisasi Petani Kabupaten
Identifikasi Kebutuhan masing-masing organisasi petani/asosiasi/korporasi Kabupaten
Programa Penyuluhan Kabupaten
Musrenbang Kabupaten
Ya
Tidak
Oleh rembug tani kabupaten
Oleh rembug tani kabupaten
Oleh organisasi petani kabupaten yang terpilih kegiatannya

Diagram 5. Mekanisme Pengajuan Proposal FMA dan Penyaluran Dana FMA Kabupaten

TAHAP II : PELAKSANAAN

a. Perencanaan dan Penggunaan Dana FMA
 Pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan FMA dilakukan langsung oleh organisasi petani/asosiasi/korporasi yang proposalnya disetujui. Apabila dana FMA yang dicairkan melalui SKPD telah ditransfer ke rekening organisasi petani/asosiasi/korporasi, perlu dilakukan musyawarah dengan anggotanya untuk mengkonfirmasikan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut diinformasikan juga tentang jumlah dana yang ditransfer. Laporan Hasil pertemuan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada kepala Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/P2K.
Apabila diperoleh dana dari sumber lain untuk membiayai kegiatan FMA, maka perlu dilakukan musyawarah untuk mengkonfirmasikan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan biaya yang tersedia
b. Tim pengembangan organisasi petani dan narasumber yang sesuai dengan topik kegiatan FMA, memfasilitasi kegiatan dengan metoda pembelajaran partisipatif serta menerapkan prinsip dan cara-cara belajar melalui pengalaman dan belajar melalui penemuan dan dinamika kelompok yang sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan (laki-laki dan perempuan serta keluarga miskin).
c. Seluruh proses pembelajaran, hasil kegiatan, kendala di lapangan termasuk partisipasi petani Iainnya yang tidak direncanakan dalam proposal FMA harus dicatat sebagai bahan laporan.
Komisi Penyuluhan Kabupaten
Tim Verifikasi proposal FMA Kabupaten
Rembugtani Kabupaten
Organisasi Petani 1
Organisasi Petani 2
Organisasi Petani 3
Tim Pengembangan Organisasi
Unit Pelaksana P3TIP Kab
KPPN
PROPOSA L FMA
PENYA L URAN DANA FMA
d. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana dan sarana untuk pelaksanaan pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki organisasi petani/asosiasi/korporasi dan masyarakat.

TAHAP III : MONITORING DAN EVALUASI

a. Monitoring dan Evaluasi (monev) dilaksanakan secara partisipatif oleh anggota organisasi petani/ asosiasi/ korporasi, dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang disepakati.
b. Monev meliputi : proses perencanaan, pelaksanaan, hasil dan manfaat bagi anggota organisasi petani/asosiasi/korporasi (laki-laki dan perempuan). Laporan monitoring termasuk data aspek keuangan dan hasil tiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
c. Laporan hasil evaluasi kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, yang dilakukan dengan cara membandingkan keberhasilan pencapaian sasaran dengan indikator pencapaian tujuan yang telah disepakati pada saat penyusunan proposal.
d. Pengelolaan dan administrasi keuangan yang dikelola oleh pengurus organisasi petani/ asosiasi/ korporasi harus terbuka untuk seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disajikan secara tertulis, sebaiknya dilengkapi gambar atau foto kegiatan yang menggambarkan tingkatan kegiatan, proses maupun hasil kegiatan yang dicapai. Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Penyuluhan dan Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten, serta diumumkan ke masyarakat secara terbuka melalui berbagai media yang tersedia.
Tingkat Provinsi
1. Organisasi dan Pengelolaan FMA
Pengelolaan dana FMA di tingkat provinsi dilaksanakan oleh organisasi petani tingkat provinsi, yang anggotanya berakar dari kelompoktani tingkat desa antar kabupaten, serta telah memiliki aturan dan mekanisme akuntabilitas antara lain mencakup : a. Aturan tata cara pemilihan pengurus; b. Peranan, tugas, masa kerja pengurus; c. Mekanisme adiministrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kriteria organisasi petani yang dapat mengusulkan proposal FMA : a. Memiliki organisasi petani di tingkat kabupaten yang berakar dari organisasi petani/gapoktan di tingkat desa antar kabupaten; b. Berbasis pada agribisnis; c. Telah memiliki perangkat pengurus serta aturan yang mengikat kepada anggotanya; d. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan pengadaan barang; e. Telah berbadan hukum; f. Memiliki rekening bank sendiri
Pengurus organisasi petani di tingkat provinsi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih oleh dan dari anggota organisasi petani. Rembugtani Provinsi terdiri dari wakil – wakil organisasi petani tingkat provinsi yang terdiri dari pengurus, dan wakil anggota (bila diperlukan) dari masing-masing organisasi petani, sehingga total anggota rembugtani k.l. 20 orang, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang seimbang. Tugas rembug tani adalah melakukan seleksi prioritas kegiatan penyuluhan dari programa penyuluhan yang diusulkan oleh organisasi petani, untuk diajukan didanai FMA provinsi. Tim Pengembangan Organisasi Petani ( Organization Development / OD Team) terdiri dari 2 atau 3 penyuluh yang ditugaskan oleh Kepala Lembaga Penyuluhan Provinsi untuk :
memfasilitasi pembentukan organisasi petani di tingkat provinsi;
 Memfasilitasi organisasi petani di tingkat provinsi dalam penyusunan proposal yang disampaikan untuk memperoleh dana FMA tingkat provinsi;
Memfasilitasi organisasi petani di tingkat provinsi dalam mengembangkan kemitraan usaha dengan pihak lain.
Komisi Penyuluhan Provinsi berkedudukan di tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaannya terdiri dari perwakilan Dinas lingkup Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan Provinsi dan dinas terkait Iainnya (Perdagangan, Pekerjaan Umum, Koperasi, dll), Bappeda, Bappedalda, DPRD, Universitas, Pusat Pelatihan Pertanian, BPTP, Lembaga Keuangan, para pakar penyuluhan baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta yang berhubungan dengan pertanian (minimal 2 orang), serta perwakilan organisasi petani (minimal 2 orang). Perbandingan perwakilan organisasi pemerintah dan non pemerintah harus seimbang (50 : 50), dengan jumlah anggota perempuan minimal 30 % yang dapat menyuarakan kaum perempuan yang berusaha disektor pertanian.
Ruang lingkup tugas dari Komisi Penyuluhan Provinsi mencakup :
(i). Mengidentifikasi dan mengevaluasi prioritas pembangunan pertanian di provinsimelalui berbagai konsultasi dan pertemuan. Prioritas tersebut merupakan dasar untuk penetapan penggunaan dana FMA tingkat provinsi;
(ii). Koordinasi dalam penyusunan rencana penyuluhan provinsi untuk mendukung pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani beserta keluarganya (laki-laki dan perempuan);
(iii). Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan petani beserta keluarganya (laki-laki dan perempuan) dalam bentuk penyediaan dukungan anggaran atau fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsi lembaganya masing-masing;
(iv). Menelaah dan memberikan persetujuan proposal FMA tingkat provinsi berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi FMA tingkat provinsi;
(v). Koordinasi dengan Unit Pengelola P3TIP Provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas penyuluhan tingkat provinsi dan kebijakan penyuluhan tingkat nasional;
(vi). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan FMA tingkat provinsi serta dampaknya pada pemberdayaan petani dan pembangunan pertanian di desa dan kabupaten lokasi P3TIP.
Unit Pelaksana P3TIP provinsi berkewajiban menyalurkan dana FMA provinsi ke organisasi petani yang proposalnya telah disetujui kelayakannya oleh Komisi Penyuluhan Provinsi, serta memonitor penggunaan dana FMA yang telah disalurkan ke organisasi petani dimaksud Tim Verifikasi FMA Provinsi terdiri dari staf senior yang memiliki kehalian teknis di bidang pertanian/perikanan, keuangan yang berasal dari lembaga penyuluhan/ dinas provinsi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan, yang ditugaskan oleh Kepala Lembaga Penyuluhan Provinsi untuk membantu Sekretariat Komisi Penyuluhan Provinsi. Tim bertugas untuk menilai kelayakan proposal FMA yang diajukan oleh organisasi petani tingkat kabupaten berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh Komisi Penyuluhan Provinsi , serta menyampaikan rekomendasi hasil penilaian tersebut ke Komisi Penyuluhan Provinsi untuk memperoleh persetujuan. 2. Siklus dan tahapan pengelolaan FMA TAHAP I : PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
a. Sosialisasi di provinsi
Kegiatan memperkenalkan konsepsi FMA di provinsi dilaksanakan oleh petugas provinsi yang telah mengikuti pelatihan tentang konsepsi FMA di pusat
b. Identifikasi Kebutuhan Kegiatan
Masing-masing pengurus organisasi petani tingkat provinsi mengundang anggotanya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari seluruh desa / kecamatan / kabupaten tempat domisili anggotanya, untuk menghadiri pertemuan dan mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan kerjasama lintas kecamatan untuk diusulkan dalam programa penyuluhan provinsi.
c. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi dan Prioritas Kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai FMA provinsi.
Kepala Kelembagaan Penyuluhan Provinsi mengundang pengurus organisasi petani tingkat provinsi, penyuluh pertanian kabupaten, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan lain-lain (laki-laki dan perempuan) untuk menyusun programa penyuluhan dan menetapkan prioritas kegiatan dalam mendukung pengembangan usaha agribisnis yang akan diusulkan sebagai proposal untuk didanai oleh FMA provinsi.
d. Penyusunan proposal FMA
(i). Jumlah proposal yang diusulkan didanai FMA provinsi per tahun bergantung pada kebutuhan organisasi petani dan anggaran yang tersedia.
(ii). Untuk tiap kegiatan yang diusulkan dalam proposal, dibahas dan disusun rincian yang jelas tentang apa, mengapa, dimana, kapan, siapa, bagaimana, dan berapa biayanya. Uraian dalam proposal tersebut harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Apa nama kegiatan tersebut yang jelas?
Apa maksud/ tujuan yang jelas?
Mengapa/alasan kegiatan tersebut diperlukan?
Dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan ?
Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan?
Siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
Siapa pesertanya ?
Siapa yang akan memandu kegiatan tersebut?
Siapa yang mengelola dana untuk kegiatan tersebut?
Siapa yang bersedia memberikan dana/sarana diluar dana FMA?
Siapa/instansi mana yang akan diminta bantuan tekniknya?
Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan?
Pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilaksanakan?
Bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan pekerjaan tersebut?
Apa yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut?
Apakah sudah ada pedoman/petunjuk lapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut?
Bagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut?
Bagaimana mengukur keberhasilan kegiatan tersebut? Apa indikatormya? Siapa yang memonitornya ?
Berapa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini?
Berapa biaya dari FMA dan berapa dari petani dan/atau sumber lainnya?
(iii). Dalam menyusun anggaran, anggota harus setuju dengan sumber dana untuk tiap unsur kegiatan, apakah akan dibiayai oleh dana FMA atau dana lain. Misalnya, makanan kecil selama pertemuan kelompok tani disediakan petani, bahan-bahan belajar disediakan melalui dana FMA.
(iv). Dalam memilih kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dengan dana FMA, agar memperhatikan daftar kegiatan-kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai dengan dana FMA (Contoh format proposal FMA lihat lampiran).
e. Menilai Kelayakan
(i). Proposal yang telah disusun di setiap provinsi harus diverifikasi kelayakannya oleh Tim Verifikasi Provinsi yang ditunjuk oleh Kepala Kelembagaan Penyuluhan Provinsi untuk membantu Komisi Penyuluhan Provinsi dalam penilaian kelayakan proposal FMA .
Penilaian meliputi:
 Kelayakan kegiatan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis yang berskala ekonomi.
 Penggunaan biaya untuk setiap jenis pengeluaran yang diperlukan dilakukan sehemat mungkin dan tidak digunakan sebagai sumber pendapatan seperti uang saku, transport, dan honor pegawai negeri.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong partisipasi petani (laki-laki dan perempuan), sesuai dengan kebutuhannya.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak merusak lingkungan.
 Kegiatan yang dilaksanakan harus menjamin adanya peningkatan kapasitas pelaku utama / anggota organisasi petani dalam pemecahan masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan produktivitas usahanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mempertahankan dan memperbaiki kelestarian lingkungan dan atau peningkatan pengarusutamaan gender.
(ii). Proposal yang dinilai tidak layak dikembalikan kepada pengurus organisasi petani/asosiasi untuk diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi.
(iii). Setelah proposal diverifikasi, Tim Verifikasi Provinsi menyampaikan rekomendasi ke Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi untuk disetujui dan selanjutnya diajukan ke P2K di kabupaten untuk mendapatkan persetujuan pembiayaannya.
(iv). Setelah proposal disetujui P2K, pengurus organisasi petani/asosiasi/korporasi menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan FMA (BAKPK FMA). Berdasarkan BAKPK FMA, Ketua pengurus organisasi petani/asosiasi/korporasi dan P2K-P3TIP menandatangani Surat Kesepakatan Pemberian Dana (SKPD) FMA
Diagram 6. Prosedur pengusulan proposal untuk dana FMA di tingkat provinsi
Menelaah programa Penyuluhan Provinsi yang perlu dilaksanakan lintas kabupaten dan atau lintas kecamatan
Prioritas kegiatan penyuluhan yang akan diusulkan untuk dibiayai dana FMA
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan biaya untuk proposal setiap kegiatan
Penilaian proposal oleh Tim Verifikasi FMA di provinsi
Persetujuan proposal oleh P2K di provinsi
Perjanjian antara P2K dan Pengurus Organisasi Petani/gapoktan Provinsi
Ya
Tidak
Identifikasi Kebutuhan masing-masing organisasi petani/asosiasi/korporasi Provinsi
Programa Penyuluhan Provinsi
Musrenbang Kabupaten
Oleh rembugrani prov
Oleh rembugrani prov
Oleh org. petani prov yang terpilih usulan kegiatannya untuk didanai FMA prov
Diagram 7. Mekanisme Pengajuan Proposal FMA dan Penyaluran Dana FMA Provinsi

TAHAP II : PELAKSANAAN

a. Perencanaan dan Penggunaan Dana FMA
 Pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan FMA dilakukan langsung oleh organisasi petani/asosiasi/korporasi yang proposalnya disetujui. Apabila dana FMA yang dicairkan melalui SP2D telah ditransfer ke rekening organisasi petani/asosiasi/korporasi, perlu dilakukan musyawarah dengan anggotanya untuk mengkonfirmasikan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut diinformasikan juga tentang jumlah dana yang ditransfer serta rencana pelaksanaan kegiatan FMA. Laporan Hasil pertemuan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada kepala Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi /P2K.
 Apabila diperoleh dana dari sumber lain untuk membiayai kegiatan FMA, maka perlu dilakukan musyawarah untuk mengkonfirmasikan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan biaya yang tersedia
b. Tim pengembangan organisasi petani dan narasumber yang sesuai dengan topik kegiatan FMA, memfasilitasi kegiatan dengan metoda pembelajaran partisipatif serta menerapkan prinsip dan cara-cara belajar melalui pengalaman dan belajar melalui penemuan dan dinamika kelompok yang sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan (laki-laki dan perempuan serta keluarga miskin).

PENYA L URAN DANA FMA

Komisi Penyuluhan Provinsi
Tim Verifikasi proposal FMA provinsi
Rembug tani. Provinsi
Organisasi Petani 1
Organisasi Petani 2
Organisasi Petani 3
Tim Pengembangan Organisasi
Unit Pelaksana P3TIP Provinsi
KPPN
PROPOSA L FMA
c. Seluruh proses pembelajaran, hasil kegiatan, kendala di lapangan termasuk partisipasi petani Iainnya yang tidak direncanakan dalam proposal FMA harus dicatat sebagai bahan laporan.
d. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana dan sarana untuk pelaksanaan pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki organisasi petani/asosiasi/korporasi dan masyarakat.

TAHAP III : MONITORING DAN EVALUASI

a. Monitoring dan Evaluasi (monev) dilaksanakan secara partisipatif oleh anggota organisasi petani/ asosiasi/ korporasi, dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang disepakati.
b. Monev meliputi : proses perencanaan, pelaksanaan, hasil dan manfaat bagi anggota organisasi petani/asosiasi/korporasi (laki-laki dan perempuan). Laporan monitoring termasuk data aspek keuangan dan hasil tiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
c. Pengelolaan dan administrasi keuangan yang dikelola oleh pengurus organisasi petani/ asosiasi/ korporasi harus terbula untuk seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
d. Laporan hasil evaluasi kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, yang dilakukan dengan cara membandingkan keberhasilan pencapaian sasaran dengan indikator pencapaian tujuan yang telah disepakati pada saat penyusunan proposal.
e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disajikan secara tertulis, sebaiknya dilengkapi gambar atau foto kegiatan yang menggambarkan tingkatan kegiatan, proses maupun hasil kegiatan yang dicapai. Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Penyuluhan dan Kepala Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, serta diumumkan ke masyarakat secara terbuka melalui berbagai media yang tersedia.

VII. PENGELOLAAN DANA FMA a. Prinsip
Transparansi
Pengelolaan dan administrasi dana FMA harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa / anggota kelompok/organisasi petani dengan mudah (transparan). Untuk itu, Pengurus Unit Pengelola FMA wajib melaksanakan:
(i). Pertemuan awal yang melibatkan seluruh anggota rembugtani desa/ anggota kelompok/organisasi petani secara aktif dan menyampaikan jumlah dana yang diterima tahap awal dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut supaya diumumkan pada masyarakat desa tersebut melalui forum-forum, arisan, pengajian, Mesjid/Gereja, dan diumumkan pada papan pengumuman Desa/Sekretariat Unit Pengelola FMA.
(ii). Setelah kegiatan berjalan, maka Ketua/Sekretaris Unit Pengelola FMA menjadwalkan rapat-rapat pertemuan secara berkala.
Bendahara mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran serta melaporkan secara transparan kepada seluruh anggota pada saat pertemuan (contoh pembukuan dapat dilihat pada Lampiran ).Membangun keswadayaan
Dana yang dikelola oleh petani ini hanya bersifat stimulan untuk kegiatan pembelajaran pelaku utama (laki-laki dan perempuan). P3TIP hanya menyediakan dana sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Bila ada kegiatan yang tidak didanai oleh P3TIP, Pengurus Unit Pengelola FMA harus dapat mengupayakan dana dari sumber lain sesuai kesepakatan anggota kelompok tani/ organisasi petani, sehingga dapat memenuhi seluruh anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. b. Persiapan
Pembukaan Rekening pada Bank Pemerintah terdekat
(i). Rekening yang digunakan adalah milik Unit Pengelola FMA/ organisasi petani, bukan milik pribadi
(ii). Nomor rekening disampaikan ke P2K-P3TIP di Kabupaten/ provinsi.
(iii). Sebelum pencairan dana, terlebih dahulu dilakukan rapat rembugtani di desa/ anggota organisasi petani guna membahas kegiatan yang akan dilaksanakan dan besarnya dana yang dicairkan.
(iv). Pada waktu pencairan dana, slip penarikan harus ditandatangani minimum oleh ketua dan bendahara Unit Pengelola FMA/ organisasi petani.
c. Mekanisme Penarikan dan Penyaluran Dana
Ketua Unit Pengelola FMA mengajukan permintaan dana kepada P2K-P3TIP Kabupaten / provinsi dengan melampirkan :
(i). Berita acara Pemilihan Pengurus Unit Pengelola FMA;
(ii). Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan FMA;
(iii). Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan (BAKPKP) yang memuat kesepakatan antara masyarakat tani di desa yang bersangkutan yang diwakili oleh Unit Pengelola FMA dan penyuluh yang diketahui oleh Kepala Desa tentang pelaksanaan kegiatan yang diusulkan serta melampirkan usulan kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat. (Form 2 );
(iv). Surat Kesepakatan Pemberian Dana (SKPD) :
Surat Kesepakatan Pemberian Dana (SKPD) dibuat sesuai dengan hasil Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan (BAKPKP). Surat Kesepakatan Pemberian Dana (SKPD) yang dilengkapi dengan lampiran : (i) Berita Acara Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Unit Pengelola FMA-; dan (ii) BAKPKP diserahkan ke P2K Kabupaten / Proivnsi. P2K Kabupaten / provinsi dapat memberikan catatan/ usulan bila ada. Surat Kesepakatan Pemberian Dana (SKPD) yang telah disetujui P2K Kabupaten / Provinsi ditandatangani oleh kedua belah pihak P2K Kabupaten / Provinsi dan Ketua Unit Pengelola FMA)
(2). Kwitansi pembayaran dana Proyek;
(3). Berita Acara Penarikan I Penggunaan Dana (BAPPD);
(4). Surat Perjanjian Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan FMA.
 P2K-P3TIP Kabupaten / provinsi meneliti berkas permintaan tersebut dan selanjutnya mengajukan SPP-LS ke KPPN dengan dilampiri dengan:
(i). Berkas pengajuan dari Pengurus Unit Pengelola FMA butir a (1) s.d. (6);
(ii). Kwitansi pembayaran sesuai dengan pembebanan;
(iii). Daftar Penerimaan Dana (DPD) Kegiatan FMA.
Penarikan Dana FMA Penarikan dana dapat dilakukan sekaligus (sejumlah dana yang disetujuan dalam proposal yang yang telah disetujui) atau bertahap sesuai dengan kemampuan Pengurus Unit Pengelola FMA dalam pelaksanaan kegiatan dan musim. Bila penarikan dana dilakukan secara bertahap mengikuti prosedur berikut ini : Penarikan Dana Tahap I.
(1). Jumlah penarikan dana Tahap I disarankan tidak terlalu besar, untuk mengurangi resiko kegagalan. Penarikan dana tahap I diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang perlu segera dimulai pada bulan pertama dan kedua sesuai jadwal yang disepakati dalam proposal (usulan kegiatan). Dana tahap I ini merupakan tahap pembelajaran bagi Pengurus Unit Pengelola FMA dan kelompoktani dalam mengelola keuangan dan kegiatan masyarakat desa.
(2). Setelah penandatanganan Surat Kesepakatan Pemberian Dana (SKPD), Pengelola FMA Beritaberhak mengajukan usulan pembayaran tahap I dengan mengajukan : Acara Penarikan Penggunaan Dana (BAPPD) (Form 5) yang ditandatangani kwitansioleh Pengelola FMA, Penyuluh dan P2K Kabupaten / provinsi; tanda terima dan disahkan oleh P2K Kabupaten (Form 6);
Berita Acara Pemilihan Pengurus Unit Pengelola FMA (Form 1).
Usulan yang telah disetujui P2K Kabupaten/ Provinsi.
Penarikan Dana Tahap II. Penarikan dana ini diberikan setelah menilai hasil pelaksanaan Tahap I. Bila dalam pelaksanaan Tahap 1 ada kekeliruan, maka harus diperbaiki dulu sebelum penarikan dana Tahap II. Prosedur penarikan dana tahap II sama dengan penarikan dana tahap I tetapi Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaianprosedur dilengkapi dengan : Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan (Form 10).Pekerjaan (Form 7).
Penarikan Dana Tahap Berikutnya :
(1). Sebelum Ketua Unit Pengelola FMA mengajukan permintaan dana tahap ke berikutnya, terlebih dahulu Tim FMA – kabupaten melakukan verifikasi, dan mengevaluasi apakah dana yang telah diterima pada tahap sebelumnya telah sesuai dengan peruntukannya.
(2). Bila dari hasil verifikasi, pemanfaatan dana belum sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilaksanakan pertemuan antara P2K dengan Pengurus Unit Pengelola FMA- setempat.
Bila pemanfaatan dana telah sesuai, maka P2K atau Bendahara segera mengajukan SPP berikutnya ke KPPN agar sisa dana yang ada dapat ditransfer dengan memperhatikan dokumen dan tahapan seperti pada awal pencairan dana. Setiap akhir pekerjaan harus ada laporan dari pengurus Unit Pengelola FMA tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini disampaikan kepada Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten / Provinsi dan seluruh masyarakat desa / anggota organisasi petani, baik melalui pertemuan atau papan pengumuman tertulis, sehingga se!uruh masyarakat desa / anggota organisasi petani mengetahui dan memperoleh manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengelola FMA di desanya / anggota organisasi petani masing-masing. d. Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemebelajaran Pembelian Bahan (sarana belajar)
 Pembelian bahan (sarana belajar) pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pengurus Unit Pengelola FMA sesuai dengan hasil musyawarah petani. Pengurus Unit Pengelola FMA dapat menunujuk anggotanya untuk melaksankan pembelian bahan/sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 Sebelum memutuskan tempat pembelian, harus dilaksanakan survey untuk mendapatkan harga yang efisien, mrah dan memenuhi kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil survey tersebut harus dicata dan dibuat laporannya oleh Pengurus Unit Pengelola FMA. Laporan tersebut menjadi lampiran pada waktu menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana FMA.
Jumlah dan harga barang yang dibeli sesuai yang tercantum di kwitansi pembeliaan dicatat dan disimpan.
Pembiayaan untuk narasumber (fasilitator) FMA.
 Besarnya transport untuk narasumber (pegawal negeri dan non pegawai negeri) menggunakan peraturan yang berlaku diwilayah setempat. Konsultan P3TIP / fasilitator yang dikontrak oleh P3TIP tidak diberikan biaya transport.
Besarnya honorarium untuk nara sumber yang bukan pegawai negeri, termasuk peatani/ penyuluh swadaya, sesuai dengan kesepakatan antara kelompoktani dan nara sumber yang bersangkutan;
 Buat surat perjanjian dengan narasumber yang melatih/memfasilitasi kegiatan FMA sesuai proposal yang sudah dinilai kelayakannya sesuai dengan format terlampir.
Tata cara pembayaran dapat dirundingkan dengan narasumber yang bersangkutan dan ketersediaan dana pada Unit Pengelola FMA;
Dibayarkan setelah narasumber menyelesaikan pekerjaannya.
Pembiayaan untuk kegiatan belajar di luar desa/ kabupaten/ provinsi. Pengurus Unit Pengelola FMA membuat perjanjian dengan tempat penyelenggara pelatihan magang sesuai dengan proposal yang telah dinilai kelayakannya termasuk tatacara pembayarannya. Biaya operasional (BO) Untuk mendukung perencanaan dan pelaksaaan FMA, Pengurus Unit Pengelola FMA dapat mengajukan biaya operasional (BO) untuk masing-masing kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan yang besarnya maksimum 7% dan biaya kegiatan yang bersangkutan. Biaya operasional (BO) dapat digunakan untuk kegitan berikut ini :
transport untuk mengurus keperluan pencairan dana ke Bank dan Kantor Lembaga Penyuluhan Kabupaten / provinsi
transport menghubungi nara sumber
pembelian alat tulis untuk surat menyurat, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan
komunikasi
pertemuan Pengurus Unit Pengelola FMA dan Rembugtani Desa
fotocopy/penggandaan laporan, surat, dokumen dan rencana
pengetikan surat, rencana, administrasi keuangan dan pelaporan
Biaya operasional diupayakan seminimal mungkin dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat. e. Pertanggungjawaban Dana FMA
(1). Unit Pengelola FMA bertanggungjawab mempersiapkan pertanggungjawaban keseluruhan dana FMA, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
tanda bukti terima harus ditandatangani oleh orang yang berhak menerima.
tanda bukti konsumsi harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta pertemuan.
tanda bukti pembelian bahan dilengkapi dengan hasil survey harga .
(2). Seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran harus disimpan, dicatat/ dibukukan oleh Bendahara Unit Pengelola FMA. Pembukuan dan tanda bukti akan diverifikasi oleh P2K-P3TIP sewaktu-waktu apabila diperlukan.
f. Monitoring penggunaan dana FMA Kegiatan monitoring terhadap dana yang dikelola oleh petani dilakukan oleh Unit Pengelola P3TIP dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
 Melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Unit Pengelola FMA guna menetapkan jadwal monitoring di wilayah kegiatan.
Membandingkan rencana dan pelaksanaan kegiatan.
 Bendahara Unit Pengelola FMA melakukan pencatatan keluar masuknya dana kegiatan. Setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan kwitansi, dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai denganjenis kegiatan; contoh kwitansi konsumsi rapat harus dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat.
Di tingkat kabupaten/ provinsi, Bendahara atau Sekretaris P3TIP melakukan verifikasi ke bendahara Unit Pengelola FMA, tentang pemanfaatan dana yang telah ditransfer.